Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai masih rendah. Mendagri mengingatkan pentingnya peran belanja pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.   

Sorotan Mendagri ini disampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam rapat koordinasi virtual yang melibatkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing. Tito Karnavian menekankan bahwa penyerapan APBD yang efektif dan efisien merupakan kunci untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.   

Menurut Mendagri, berdasarkan data terbaru hingga Mei 2025, tingkat realisasi belanja APBD di banyak daerah masih berada di bawah target yang diharapkan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat berdampak pada melambatnya peredaran uang di masyarakat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi daya beli dan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga sendiri merupakan salah satu kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi.

Mendagri mengidentifikasi beberapa faktor yang disinyalir menjadi penyebab lambatnya realisasi APBD. Salah satunya yang paling disoroti adalah proses pengadaan barang dan jasa yang masih berjalan lambat di banyak Pemda. Proses lelang yang memakan waktu menjadi salah satu penghambat utama dalam realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa pemerintah daerah.

Selain itu, faktor lain seperti perencanaan anggaran yang kurang matang, birokrasi yang rumit, hingga sumber daya manusia yang belum optimal dalam mengelola keuangan daerah juga turut berkontribusi terhadap rendahnya penyerapan APBD. Mendagri berulang kali mengingatkan Pemda untuk mengubah pola pikir (mindset) dalam pengelolaan anggaran, dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi belanja yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Tito Karnavian menekankan bahwa belanja APBD harus betul-betul diarahkan untuk program dan kegiatan yang produktif, stimulus ekonomi lokal, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia mencontohkan, alokasi anggaran untuk program-program sosial, pembangunan infrastruktur dasar, hingga dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah merupakan bentuk belanja yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Mendagri meminta para kepala daerah untuk memperkuat koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayahnya. Rapat evaluasi rutin terkait realisasi APBD di setiap OPD perlu digencarkan untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi percepatan penyerapan anggaran. Ia juga mewanti-wanti agar Pemda tidak menumpuk realisasi belanja di akhir tahun, yang dapat mengurangi efektivitas dan kualitas belanja itu sendiri.

Percepatan realisasi APBD menjadi semakin krusial di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Belanja pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen stabilisasi ekonomi dan pendorong pertumbuhan di tingkat regional. Dengan semakin banyak uang yang beredar di masyarakat melalui belanja pemerintah, diharapkan daya beli masyarakat meningkat dan aktivitas ekonomi di daerah semakin menggeliat.

Mendagri juga mendorong Pemda untuk memanfaatkan platform pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) untuk mempercepat proses lelang dan pengadaan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan APBD.   

Dengan memberikan atensi khusus terhadap tingkat realisasi APBD ini, Mendagri Muhammad Tito Karnavian berharap seluruh pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan keuangan. Realisasi APBD yang tinggi dan berkualitas merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen kepala daerah dalam mempercepat belanja APBD, menjadi kunci utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.